Keuangan Desa Macet, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa Doyong Kecamatan Miri Sragen Geruduk Camat

TEPIANINDONESIA.COM-SRAGEN-Tokoh masyarakat dan perangkat Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menggeruduk kantor kecamatan setempat Senin 12 Agustus 2019. Alasan mereka, perangkat desa tidak digaji sejak beberapa bulan lalu dan keuangan desa macet.

Harapan mereka mendesak segera ada kepastian soal kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Desa yang ditunjuk mengampu di pemdes setempat. Kepastian Pj dinilai penting lantaran selama hampir sembilan bulan, pejabat yang ditunjuk menjadi Yang Melaksanakan Tugas (Ymt) Kades tak berani mencairkan dana dan keuangan desa.

Kondisi itu membuat operasional di desa terhambat dan perangkat desa hingga kini belum gajian. “Kabar yang berkembang dari BPD, bahwa Pj Kades tidak akan diusulkan sebelum Bu Tutik (kades nonaktif) keluar,” beber Agung Purnomo, salah satu tokoh masyarakat Desa Doyong.

Sedangkan Ymt Kades yang saat ini menjabat tidak berani mencairkan anggaran. Sehingga dana desa dan keuangan desa tidak bisa direalisasi. “Perangkat desa sudah sembilan bulan belum gajian. Hak-hak masyarakat jadi nggak bisa terlayani,” keluh dia.

Agung juga sempat menunjukkan kopian salinan putusan perkara Tipikor Kades dari PN Tipikor Semarang yang sebelumnya diminta oleh camat. Namun salinan putusan itu dinilai belum ada legalisir dan stempel basah seperti ketentuan.

Plt Kades Doyong Joko Mulyono yang juga hadir di forum itu mengakui memang tidak berani melangkah mencairkan anggaran karena terbentur aturan kewenangan. Ia pun berharap segera ada usulan Pj atau penetapan Plt agar anggaran desa bisa dicairkan dan perangkat desa yang terpilih, bisa segera dilantik.

Camat Miri Ancil Sudarto menyampaikan terkait problem anggaran di Desa Doyong. Selama ini diakui memang ada kendala di aturan. Bahwa sebelumnya memang Ymt Kades tidak punya kewenangan terkait dengan pencairan anggaran.

Akan tetapi, pemkab sudah membuat solusi dengan menaikkan Ymt menjadi Plt, sehingga punya kewenangan mencairkan anggaran.

Terkait perubahan itu, syaratnya Surat Keputusan (SK) Ymt memang harus disesuaikan menjadi Plt seperti yang diamanahkan dalam Perbup terbaru No 20/2019. Proses pengajuan SK Plt, harus melalui musyawarah desa, kemudian BPD mengusulkan Ymt menjadi Plt sesuai dengan Perbup.

“Sebenarnya itu sudah pernah kami sampaikan ke BPD dan desa. Tapi ternyata prosesnya masih belum dilaksanakan. Makanya langkah kami selanjutnya akan kami minta BPD untuk segera menggelar Musdes dan mengusulkan penyesuaian Ymt menjadi Plt agar bisa segera mencairkan anggaran desa,” ujarnya. (reporter: Huriyanto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *