Bupati Yuni Hadiri Penandatangan Pakta Integritas Pilkades di Sragen, Ini Sambutan yang Mencengangkan Calon Kepala Desa

TEPIANINDONESIA.COM-SRAGEN-Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menghadiri pengukuhan satgas anti money politic, Senin 9 September 2019. Pengukuhan ini disertai dengan penandatanganan pakta integritas dan deklarasi damai pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Sragen tahun 2019 di wilayah eks Kawedanan Gemolong.

Dalam pengukuhan yang di gelar di gedung IPHI Gemolong, ini Bupati Yuni sedikit geram dengan ulah dan tingkah calon kepala desa (cakades) bersama tim suksesnya. Sebab ada oknum cakades yang nekat mencoba memanfaatkan situasi dan tidak memahami perintah pemkab,

Itu dilakukan di saat Pemkab Sragen gencar memberantas praktik politik uang jelang pilkades serentak 26 September mendatang. “Sudah berkali-kali saya lakukan sosialisasi (larangan politik uang). Segala lini saya gunakan, baik sosial media, radio maupun koran. Kok masih ada saja oknum calon kepala desa yang datang minta pangestu ke bupati. Bahkan ada yang terang-terangan pinjam uang untuk beli suara. Jadi selama ini saya gembar-gembor nggak ada yang dengerin,” katanya.

Sejak sistem pemilu diubah menjadi pilihan langsung, sedikit demi sedikit segala sesuatunya berubah menjadi transaksional. Pengalaman beberapa kali gelaran pemilihan langsung, baik Pilpres, Pileg maupun Pilgub, tidak bisa lepas dari praktik jual beli suara.

“Ini yang ingin kita kikis. Kita semua berharap kepala desa terpilih adalah seorang pemimpin yang mengedepankan kejujuran. Sehingga akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa perlu berfikir untuk mengembalikan utang,” tegas dia.

Menurut Yuni, banyak calon kepala desa yang masih belum bisa membedakan politik uang dengan janji politik. Agar warga memilihnya, seorang calon kepala desa boleh saja menjanjikan pembangunan jalan, ataupun perbaikan infrastruktur.

“Itu namanya janji politik. Sah saja. Tapi kalau memberi sejumlah uang kepada warga di RT tertentu, kemudian kalau suaranya sedikit uangnya diminta lagi, itu money politik. Ini yang akan kita berantas,” tandasnya.

Pelantikan Satgas Anti Money Politic ini sendiri adalah kelanjutan dari deklarasi anti politik uang yang sudah digelar Juli lalu. Pelantikan satgas di tingkat kawedanan ini nantinya akan dilanjutkan ke tingkat desa. Satgas tingkat desa sendiri beranggotakan perwakilan desa, serta perwakilan masing-masing calon kepala desa.

“Penekanannya adalah komitmen calon (kades) dan juga tim sukses, untuk bersama-sama menjaga supaya tidak ada praktik jual beli suara, serta menjamin kelangsungan pilkades yang aman dan kondusif,” terang Yuni.

Politik uang yang dimaksud, lanjut Yuni, adalah pemberian berwujud uang maupun barang untuk mempengaruhi pilihan warga. Jika nantinya ada temuan politik uang, sudah ada tahapan berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, untuk memproses aduan serta memberikan sanksi yang sesuai jika memang terbukti ada pelanggaran.

“Semua aduan harus kita proses. Jika memenuhi unsur pidana akan diproses oleh aparat penegak hukum. Jika memang pelanggarannya berat, tidak menutup kemungkinan setelah dilantik kemudian mandeg karena harus menjalani proses hukum,” tegasnya.

Terdapat 167 Desa di Sragen akan menggelar Pilkades serentak 26 September mendatang. Sebagai wujud keseriusan mencegah praktik politik uang, Pemkab Sragen telah melakukan penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan Kapolres, Dandim, Kajari, dan Dansubdenpom di Pendapa Rumdin Bupati Sragen, Juli lalu.

Pembentukan satgas di tingkat kabupaten itu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan satgas di tingkat kecamatan dan desa dengan tujuan untuk meminimalkan botoh dan praktik money politic. (reporter: Huriyanto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *