Wakil Ketua DPRD Boyolali Eko Mujiono : Kebijakan “New Normal” Harus Perhatikan Pesantren

TEPIANINDONESIA.COM-BOYOLALI-Pemerintah segera menerapkan kebijakan “new normal” pandemi Virus Corona atau Covid-19. Langkah ini dalam rangka menyelamatkan ekonomi nasional. Kebijakan ini ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Boyolali Eko Mujiono.

Namun, selain sektor ekonomi, menurut Eko Mujiono, pemerintah juga harus memperhatikan sektor lain, seperti pendidikan, terutama pesantren. “Apabila ini (new normal) benar-benar dilaksanakan, maka tidak bisa hanya diberlakukan untuk sektor perekonomian saja, tapi banyak sektor perlu dipikirkan,” terang anggota Fraksi PKB ini Kamis 28 Mei 2020.

Alasan ini dikemukakan karena masing-masing sektor saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Di samping sektor ekonomi yang memang sebagai ketahanan vital masyarakat, juga sektor pendidikan yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan pendidikan anak. “Maka pemerintah harus mulai memikirkan dan memperhatikan untuk alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBD untuk Pondok Pesantren,” tegasnya.

Dikatakan, saat ini kondisi sarana dan prasarana pondok pesantren, sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan normal. Oleh karena itu, alokasi anggaran diperlukan untuk membantu pesantren dalam pengadaan pusat kesehatan serta tenaga dan alat medis sebagai sarana standar pemenuhan protokol Covid-19.

Dalam pemenuhan standar kesehatan ini dipenuhi peralatannya, seperti wastafel portabel, penyemprotan disinfektan, rapid test, hand saitizer dan masker. Kemudian penambahan ruang karantina atau isolasi mandiri sesuai standar Covid-19 dimasa kenormalan baru.

Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren  untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari untuk mengikuti isolasi mandiri. “Kemenag dan Dikbud juga harus membantu dunia pendidikan pesantren dengan digitalisasi,” katanya.

Untuk itu, dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19 serta tetap menjalankan roda pendidikan di kalangan pesantren, pemerintah harus serius memperhatikan permasalahan tersebut. Bukan tidak mungkin kebijakan new normal bisa mempercepat penyebaran virus apabila hal itu kurang diperhatikan.

“Saya berharap agar pesantren yang bertahun-tahun sudah menjadi ujung tombak dan ujung tombok bagi keberadaan negara dan bangsa ini harus mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dari pemerintah,” harapnya. (wan)