Kantor DPU-PR Sragen Didemo Belasan Orang dari Anggota LSM Kesatuan Pengawasan Korupsi

TEPIANINDONESIA.COM-SRAGEN-Kantor DPUPR Sragen di Demo sejumlah masa dari LSM Kesatuan Pengawasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI ) Senin 10 Agustus 2020 Pukul 09.10 WIB.

Aksi masa ini mempertanyakan permasalah terkait 17 paket proyek di kota Sragen, tidak hanya itu aksi belasan anggota KPK RI juga mempertanyakan untuk membongkar indikasi makelaran proyek tersebut, Gabungan LSM tersebut langsung mengelar audiensi dengan DPUPR, kedatangan ini juga langsung ditangapi kepala DPU PR Sragen Marija.

Tidak hanya itu, mereka juga menuntut DPUPR transparan dalam menjalankan proses lelang proyek yang selama beberapa tahun hampir dikuasai oleh rekanan luar Sragen.

Aksi demo dipimpin Ketua KPKRI, Eko Prihyono, Sekretaris Wagiyanto Wagon dan Ketua LSM Gertak, Tri Hartono.

Demo sempat diisi orasi sebelum kemudian perwakilan pendemo diterima beraudiensi di aula oleh Kepala DPUPR, Marija dan beberapa Kabidnya.

“Iya, Intinya kami menanyakan indikasi permainan lelang dan keterlibatan oknum ketua LSM PN pada 17 paket proyek yang semuanya dimenangkan rekanan luar daerah,” kata Eko pada wartawan.

Sementara Wagiyanto, mensinyalir ada orang kuat dibalik oknum Ketua LSM itu dalam permainan lelang proyek di Sragen. Sebab fakta yang dia temukan, hampir semua proyek itu dimenangkan rekanan luar Sragen tanpa ada satupun rekanan Sragen.

Mantan Sekretaris LSM PN itu juga mengungkap adanya indikasi modus permainan lelang melalui rekayasa persyaratan dan kuncian tertentu. Karenanya ia meminta DPUPR ke depan lebih profesional dan jika masih ada permainan maka pihaknya akan bertindak.

“Kemarin dari 17 paket yang dimenangkan rekanan luar daerah itu, ada PT yang menang dengan hanya turun satu koma sekian persen saja. Ini sangat tidak wajar. Kami juga sudah mendengar ada rekayasa persyaratan dan kuncian pada 2018, termasuk di lelang anggaran perubahan nanti,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi aksi demi Kepala DPUPR, Marija membantah tudingan makelaran proyek lelang dan indikasi adanya pengondisian.

Soal nama oknum Ketua LSM PN yang disebut terindikasi pengondisian pemenangan lelang, ia juga menampiknya.

“Kalau ada orang nyebut-nyebut nama saya, saya juga tidak pernah meminta dan tidak minta izin ke saya. Itu di luar saya. Kalau soal rekanan luar banyak yang menang, karena sistem sekarang online dan bebas diakses dari mana saja. Menang atau kalah jangan terus kami dipojokkan. Karena kewenangan lelang ada di LPBJ,” ujarnya. (reporter: Huriyanto)