Tepian Indonesia

Jadi Sorotan, KPU Sragen Kena Kritik Mantan Komisioner

TEPIANINDONESIA.COM-SRAGEN-Masalah profesionalitas menjadi sorotan KPU Sragen menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kondisi tersebut juga disayangkan sejumlah mantan komisioner KPU Sragen. Karena keberadaan komisioner KPU yang bertugas saat ini mempertaruhkan nama baik instansi.

Mantan wartawan senior sekaligus mantan Komisioner KPU Sragen Roso Prajoko menyayangkan jika tudingan yang banyak tersebar di media soal profesionalitas benar. Karena seperti alasan molornya acara itu seharusnya bisa diantisipasi.

”Tahapan pilkada sudah jelas baik tanggal dan waktunya. Sehingga pembuatan pers rilis bisa dibuat satu atau dua hari sebelumnya sehingga tidak mengurangi kualitas tahapan pilkada. Apalagi di KPU ada pejabat yang bertugas mengurus informasi publik yang disebut PPID yang bertugas dibawah komisioner Divisi Sosialisasi,” bebernya Jumat 25 September 2020.

Dengan demikian, ada dugaan pelanggaran Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 3 yaitu penyelenggara pemilu harus profesional. Selain tidak profesional, KPU bisa saja membuat kepercayaan publik memburuk karena salah satu kewajiban KPU memberikan informasi publik setiap tahapan pilkada.

”Bawaslu sebagai pengawas mestinya bergerak untuk meminta keterangan KPU akibat dugaan ketidak profesionalitasan molornya agenda penetapan calon bupati,” ujarnya.

Salah satu akademisi di Universitas Boyolali ini menekankan di dalam komisioner ada divisi Sosialisasi. Dalam hal ini menjadi tupoksi komisioner tersebut.

Terpisah Mantan Komisioner KPU Sragen Budi Maryono menegaskan Komisioner saat ini harus minta maaf jika kerja tidak optimal dan tidak membuat nyaman. ”Harus mengakui kalau tidak kerja optimal. Bikin malu kabupaten Sragen,” selorohnya.

Dalam hal ini Komisioner KPU tidak ada salahnya melihat evaluasi kerja KPU periode sebelumya. Atau bisa juga atau mencontoh KPU daerah lain yang dinilai berprestasi. Dia menyoroti seharusnya para komisioner saat ini punya SDM yang mumpuni dan lolos seleksi. Jangan sampai jadi sorotan tidak baik.

Budi sewaktu bertugas menjadi Komisioner Divisi Partisipasi masyarakat dituntut dapat meningkatkan partisipasi. Salah satunya bisa membangun komunikasi dengan instansi dan organisasi yang ada.

”Saya dahulu belajar dari KPU yang sudah ada, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan semua, baik pemda, TNI, Polri maupun awak media,” bebernya.

Dia menegaskan harus meningkatkan hubungan yang baik dengan awak media. Dia menyarankan untuk kembali membangun komunikasi dengan wartawan agar tidak mempertaruhkan nama baik KPU. Pihaknya menegaskan tidak perlu sungkan jika mendapat masukan dari wartawan.

”Bangun komunikasi dengan wartawan, kelima komisioner duduk bersama dan wajib minta maaf. Kalau insiden semacam ini terulang, saya yakin tidak terpilih kembali kalau akan mendaftar lagi. Karena media ini berperan membantu untuk menaikkan partisipasi masyarakat,” ujar Budi.

Sebelumnya Ketua KPU Sragen Minarso menyampaikan alasan molornya waktu karena masih dalam pembuatan naskah untuk narasi pers rilis yang akan disampaikan pada awak media. ”Mohon maaf, ini tanggung jawab saya. Baru kejadian pertama kami. Mudah-mudahan tidak terulang,” terangnya. (reporter: Huriyanto)