7 Bulan Lebih Tidak Manggung, Sejumlah Pekerja Seni di Sragen Kritik Pemerintah

TEPIANINDONESIA.COM-SRAGEN-Banyak Job mangung yang dibatalkan di sejumlah daerah gara-gara aturan kesehatan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19, sejumlah pekerja seni yang tergabung dalam solidaritas pekerja ngisor tarub Sragen (SPOT) nekat menggelar pentas wayang virtual di Pasar Tambak, Desa Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Pada Jumat 10 10 2020 kemarin.

Pentas wayang gratisan itu digelar sebagai luapan kegelisahan para pekerja seni Sragen atas larangan izin hiburan yang membuat mereka kehilangan banyak job selama tujuh bulan terakhir.

Dalam pagelaran pentas seni wayang kulit tersebut dimainkan oleh Ki dalang Joko Senden asal Gabus Ngrampal, Sragen yakni dengan lakon “Baladewa Tandang”. Digelar serba terbatas dan disaksikan sejumlah orang secara gratis tanpa di minta bayaran.

Tidak hanya itu, pentas pageran wayang kulit itu juga sempat terkendala hujan lebab dan mati lampu hingga molor dua jam lebih. Namun saking niatnya, mereka terpaksa mencari genset untuk mengganti penerangan lantaran listrik padam dari pukul 20.30 WIB hingga pukul 00.30 WIB.

Dalam pentas wayang selama dua jam itu, ki dalang mengisahkan pesan menyindir pihak berwenang agar tak semena-mena membuat kebijakan. Sebab dampak dari larangan izin hiburan di hajatan, membuat pekerja seni kehilangan penghidupan hampir tujuh bulan lamanya.

Ditemui usai penampilannya, Ki Dalang Joko Senden pada wartawan menyampaikan bahwa sudah 7 bulan dirinya membatalkan job lantaran izin dari pihak terkait “Saya sendiri, sejak bulan April sampai Oktober ini, Alhamdulillah job yang batal sudah 37 kali. Kalau tanggal 11 Oktober besok dibatalkan lagi jadi 38. Itu terjadi karena hajatan belum dapat izin hiburan. Harapan kami Pemda dan aparat penegak hukum bisa memberi toleransi untuk kami para pekerja seni.” ujar Ki Joko Senden.

Joko menuturkan pentas wayang virtual itu digelar sebagai wujud kerinduan mentas yang selama tujuh bulan terkekang.

Namun lebih dari itu, pentas wayangan itu juga sebagai sarana menggugah nurani para pemegang kebijakan agar tak adigang adigung adiguna dan bisa memberi toleransi utamanya pada izin hiburan di masa pandemi.

“Bukan sesuatu yang sulit untuk melakukan protokol kesehatan di hajatan. Kami juga sadar penyakit Covid-19 ini belum ada obatnya. Makanya kami juga siap menaati protokol kesehatan seandainya hiburan diizinkan,” terangnya.

Joko membandingkan beberapa daerah terdekat. Menurutnya di Karanganyar, Ngawi sudah ada toleransi izin hiburan di hajatan.

Kemudian di Indramayu, acara dangdutan siang malam sudah diperbolehkan untuk zona-zona tertentu selain daerah zona merah.

Pentas wayang virtual itu juga digelar sebagai bentuk persamaan nasib sesama pekerja ngisor tarub yang mengalami masalah yang sama.

“Dengan bergandeng tangan, kami saling menguatkan dan minta perhatian dari beliau-beliau yang terhormat di atas sana. Karena seniman memang tidak ada di KTP,” ujarnya.

Ketua SPOT Sragen, Duliyana mengatakan pentas virtual itu diprakarsai perwakilan di 20 kecamatan. Pentas digelar dengan tetap menaati protokol kesehatan yakni jaga jarak dan pakai masker.

“Harapannya segera ada solusi bagi izin hiburan di hajatan sehingga rekan-rekan bisa beraktivitas kembali,” tandasnya.

Pentas itu juga dihadiri anggota Komisi IV DPRD Sragen, Fathurrohman. Ia memandang pentas di Pasar Tambak itu sebagai wujud kegelisahan pelaku-pelaku seni karena berbulan-bulan tak ada yang nanggap sehingga mereka berinisiatif mentas sendiri.

Ia berharap semoga keprihatinan mereka membawa angin segar bagi Pemda dan pihak berwenang untuk membuka wacana mencarikan solusi untuk izin hiburan di hajatan.

“Apapun, kegelisahan 7 bulan tanpa penghasilan pentas itu jadi kendala tersendiri bagi teman-teman pelaku seni. Tidak hanya yang ada di sini, seniman yang di luar pun juga sama,” tuturnya.

Karenanya pihaknya akan melakukan pendekatan ke pemerintah dan pihak berwenang. Sebab tradisi Sragen diakui tak bisa lepas dari budaya yang cukup tinggi.

“Harus ada solusi. Kalau dibolehkan ada tanggapan, harus seperti apa. Jangan terlalu dipersulit lah. Misalnya untuk bisa jalan harus protokol kesehatan yang seperti apa. Saya kira perlu disimulasikan bersama antara pelaku dengan pengambil kebijakan dari pemerintah,” bebernya. (reporter: Huriyanto)