Pemkab Boyolali Raih Penghargaan Pengelola UPG Terbaik 2020 dari KPK

TEPIANINDONESIA.COM-JAKARTA-Pemkab Boyolali kembali meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Apresiasi terhadap Pemda dengan kriteria Pengelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik ini diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Masruri di Gedung Merah Putih Penunjang KPK pada Rabu 16 Desember 2020. Penyerahan yang dirangkai dalam puncak peringatan Hari Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 ini juga diikuti secara virtual oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, profesionalitas aparat penegak hukum memiliki posisi sentral dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Penegakkan hukum tersebut harus diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan, namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi,” terangnya.

Dalam peringatan dengan mengambil tema Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Antikorupsi ini, Masruri menyatakan perolehan ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang peduli terhadap anti korupsi.

“Pada hari ini menerima penghargaan di KPK, Unit Pengelolaan Gratifikasi terbaik di Indonesia. Hasil ini bisa kita dapatkan atas bantuan dari semua pihak, masyarakat, ASN (Aparatus Sipil Negara) yang peduli terhadap anti korupsi,” ungkap Sekda Masruri.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Insan Adi Asmono juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pencegahan gratifikasi di Kabupaten Boyolali. Pihaknya berharap momentum Hakordia ini mampu menyebarkan semangat berbagi tanpa gratifikasi.

“Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Selamat buat Boyolali. PPG tetap semangat dan tetap berbagi tanpa gratifikasi,” ujarnya singkat.

Sebagai informasi, penghargaan ini diraih setelah memenuhi berbagai komponen penilaian meliputi aspek administratif, kualitas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), dan hasil dari instansi yang bersangkutan. (wan)