Penutupan Perlintasan Kereta Api Sebidang di Lokasi Kecelakaan Kalijambe Sragen Final, Alternatif Akses Bangun Underpass

TEPIANINDONESIA.COM-SRAGEN-Desakan warga Kampung Siboto, Desa Kalimacan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen dan sekitarnya untuk membuka kembali perlintasan sebidang agaknya sulit terwujud. Karena perlintasan tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang untuk dibuka. Namun underpass di sekitar sungai diharapkan menjadi alternatif jalan yang bisa dilalui

Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi menyampaikan pihaknya sudah melaksanakan rapat terbatas yang dihadiri perwakilan PT. KAI Daerah Operasi (Daop) VI Jogjakarta dan wakil bupati. Dari pertemuan itu, kesimpulan rapat bahwa pembukaan pintu perlintasan sulit dilakukan. Mengingat penutupan perlintasan itu sudah menjadi keputusan direktorat jendral perkeretaapian kementerian Perhubungan.

”Ada undang-undang yang mengatur secara teknis perihal perlintasan sebidang itu dibangun. Syaratnya tidak boleh jarak antar perlintasan sebidang kurang dari 800 meter. Tidak boleh berdekatan dengan jalur lengkung atau tikungan. Sedangkan area di TKP tidak memenuhi syarat tersebut,” terang Kapolres Kamis 17 Desember 2020.

Tetapi ada wacana alternatif, digantikan underpass trowongan tidak jauh dari lokasi perlintasan sebidang tersebut. ”Tetapi tidak langsung berada di titik tersebut. Akan melebar ke arah selatan dekat sungai. Tetapi kita harus kordinasi kebih lanjut. Masyarakat harus bersabar karena harus berkordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan dirjen perkeretaapian untuk menyiapkan model jalur yang layak dan aman,” jelas AKBP Yuswanto Ardi.

Dia menekankan bahwa pemerintah tidak tinggal diam untuk mengakomodir hajat hidup orang banyak. Tetapi perlu diingat hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Jalan alternatif tadi sudah ditinjau dan pemerintah akan melayangkan surat ke BBWS maupun Perkeretaapian. Dia yakin rencana ini akan berhasil karena dari PT KAI langsung yang mengusulkan.

Sementara Pejabat Humas PT. KAI Daop VI Jogjakarta Supriyanto menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten Sragen segera bikin surat ke ditjen perkeretaapian untuk tindak lanjut hasil musyawarah itu. ”Sebenarnya itu kewenangan dari ditjen perkeretaapian, PT KAI hanya operator, intinya mengamankan perjalanan KA. Perlintasan sebidang menjadi wewenang ditjen KA,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan penjagaan palang perlintasan saat ini sesuai juga merupakan kewenangan dari Pemda setempat. ”Sesuai UU tahun 23 tahun 2007 semua jadi kewenangan gubernur, bupati, atau walikota setempat. Termasuk pembangunan flyover dan underpass, kalau saat ini di perlintasan yang jaga masih petugas PT. KAI karena masih meneruskan kebijakan jaman dulu ketika masih bernama PJKA,” ujarnya Supriyanto. (reporter: Huriyanto)