Di Tengah Pandemi, Tiga Institusi di Kabupaten Karanganyar Kolaborasi untuk Dongkrak Pendapatan Asli Daerah

TEPIANINDONESIA.COM-KARANGANYAR-Kondisi pandemi yang melanda hingga saat ini memaksa pemerintah untuk lebih kreatif melayani masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal tersebut memunculkan Inovasi baru dalam bidang kerjasama integrasi data dilakukan tiga institusi sekaligus, yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Perizinan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kurniadi Maulato mengatakan, kolaborasi intergtasi data antar tiga institusi ini untuk meningkatkan potensi baru Pendapatan Asli Daerah yang hasil akhirnya bisa mendongkrak pendapatan pajak.

Integritas data ini meliputi obyek pajak dan wajib pajak baru. Sehingga arus obyek pajak dan wajib pajak baru bisa di pantau bersama.

Pasalnya, secara otomatis tiga instansi ini akan melansir secara up date faktual terhadap adanya calon obyek pajak baru dan wajib pajak baru.

Dengan begitu, potensi obyek pajak baru dan wajib pajak baru itu secara implisit bisa menambah PAD atau pajak daerah.

“Kolaborasi ini kami namakan sipakde yaitu layanan Sistem Informasi Portal Pajak Daerah. Dengan layanan yang pekan ini siap dioperasionalkan setelah lolos uji coba bulan lalu, pergerakan kolaborasi ini termonitor,”papar Kurniadi saat ditemui awak media diruang kerjanya, Selasa (15/6/2021).

Diharapkan, melalui aplikasi sipakde hasil kolaborasi tiga institusi, mulai dari kecepatan pemutakhiran data ini, membuat BKD bisa memantau adanya penambahan calon obyek pajak baru dan wajib pajak baru yang muncul dari BPN ataupun Dinas Perizinan Karanganyar.

Orang nomer satu diinstitusi yang mengurusi keuangan serta pendapatan daerah di Kabupaten Karanganyar ini mencontohkan, pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan Baru (IMB) yang dilakukan oleh investor baru bisa terpantau dan diketahui langsung ada obyek pajak baru dan wajib pajak baru dari sektor pertanahan.

Sebab, BKD selama ini hanya menjaring pajak bumi (PBB) saja. Sedangkan adannya penambahan investor tidak terpantau.

Diharapkan dengan adanya aplikasi sipade, penambahan potensi baru dari sektor bangunan bisa terpantau dari aplikasi Sipakde tersebut.

Kondisi serupa pun bisa terpantau BKD bila ada investor baru tengah mengurus perizinan di Dinas Perizinan Karanganyar juga akan termonitor.

“Misalnya ada investor mengajukan izin perhotelan dan restoran bisa terpantau. Disinilah manfaat sinergi kolaborasi tiga instansi. Ada investor baru atau wajib pajak baru, secara otomatis akan terpantau oleh tiga instansi tersebut dengan cepat dan mutakhir,”ujarnya.

Menurut Kurniadi, dengan diluncurkannya aplikasi sipakde ini, tiga institusi yang semula berjalan sendiri-sendiri sudah berakhir.

Kurniadi optimis dengan sinergi ini diyakini manfaatnya sangat besar. Apalagi sinergi instansi melalui terobosan aplikasi digital diera sekarang merupakan tuntutan bersama ditengah pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupaya menaikkan penerimaan dari sektor pajak.

Kurniadi menyebut realistis pertama setelah kolaborasi terbentuk akan ada kenaikan potensi obyek pajak dan wajib pajak baru sekitar 5%.

Sedangkan untuk tahun kedua (tahun 2022) akan dievaluasi lagi berapa kenaikan potensi pajak dipatok.

“Realisasi PAD Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2020) yang dikelola BKD mengalami surplus dari target dipatok. Yaitu sebesar Rp176 miliar dari target potensi sebesar Rp154 miliar sehingga surplus Rp22 miliar,”terangnya.

“Tentu saja adanya surplus realisasi PAD sebesar Rp22 miliar tersebut membuktikan meski ditengah pandemi covid yang mana terjadi perlambatan ekonomi global, namun PAD Karanganyar mampu surplus. Untuk target potensi PAD baru tahun ini kami lebih realistis terukur yakni dipatok 5%,” pungkasnya. (Sur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *