DPRD Karanganyar Desak Pemkab Cairkan Dana Desa dan Dana Hibah untuk Penanganan Covid-19

TEPIANINDONESIA.COM-KARANGANYAR-Meningkatnya kasus covid 19 menjadi landasan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Tony Hatmoko mendesak pemkab agar dana desa lebih dari Rp 1 Miliar per desa, termasuk dana hibah yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera dicairkan.

Pencairan dana desa serta dana hibah yang dikelola OPD, seperti Dinas Pertenakan, Kesbangpolinmas, bisa membantu perekonomian warga masyarakat yang terdampak pandemi.

Menurut Tony, pencairan dana desa serta dana hibah yang dikelola OPD sangat membantu pencegahan penyebaran Corona di tingkat Rukun Tetangga (RT).

Pasalnya, jika besaran dana desa sebesar Rp 1,2 miliar yang dikelola 167 desa di Karanganyar cair, maka minimal 8% dana itu bisa dipakai untuk jaring pengaman sosial dampak covid.

“Kalau pemerintah kabupaten ingin koordinasi yang baik, pencegahan corona ditingkat paling bawah yaitu RT, maka seharusnya dana desa itu harus segera dikeluarkan.Sehingga delapan persen dari dana itu bisa digunakan untuk koordinasi dan bekerja di lapangan,”papar Tony saat ditemui awak media di Karanganyar, Rabu (23/6/2021).

Bisa juga, ungkap Tony, anggaran tersebut bisa mendorong geliat perekonomian di masyarakat. Termasuk meningkatkan daya beli dan sebagainya.

“Juga delapan persen dana desa itu bisa digunakan untuk antisipasi penanganan Covid-19 di masing – masing desa se-Kabupaten Karanganyar,”terangnya.

Menurut Tony, pencairan dana desa serta dana hibah yang dikelola OPD harus segera dilakukan. Apalagi saat ini di Kabupaten Karanganyar terjadi lonjakan angka positif Covid-19.

Data terakhir, ungkap Tony, jumlah warga terpapar Covid sudah mencapai angka 900 jiwa. Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Apalagi, sejumlah obyek wisata yang dikelola Balai Purbakala dan Cagar Budaya (BPCB) seperti Candi Cetho, Sukuh, Planggatan resmi ditutup menyusul meroketnya angka terpapar Covid-19 di Karanganyar.

Sehingga penutupan sejumlah obyek wisata di Karanganyar oleh BPCB, sangat berpengaruh terhadap pendapatan warga masyarakat yang selama ini menggantungkan pendapat annya dari sektor Pariwisata.

“Saya baru saja mendapatkan informasi bahwa penutupan obyek – obyek wisata yang dikelola oleh Balai Purbakala dan Cagar Budaya (BPCB) sampai nanti awal Juli. Secara ekonomi ini akan sangat berdampak kepada masyarakat pelaku wisata di obyek – obyek wisata tersebut,”terangnya.

“Saya berharap pada pemerintah sebagai pengayom masyarakat yang saat ini sangat terdampak lonjakan positif Covid-19, terutama di obyek – obyek wisata yang ditutup oleh Balai Purbakala. Karena mereka sudah hampir dua tahun ini tidak buka, tidak bisa makan, tidak bisa menjalankan usaha. Dan itu harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah,”imbuhnya.

Terpisah, Kadinas Pariwisata Karanganyar, Titis Sri Jawoto mengaku tidak bisa berbuat banyak selain melaksanakan penutupan obyek pariwisata yang dikelola Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB.

“Ya benar Selasa (22/6/2021) kemarin tepat pukul 12.00 WIB tiga obyek wisata itu resmi kami tutup dan rencana dibuka lagi pada 3 Juli mendatang,”papar Titis. (Sur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *