LSM KPK-RI DESAK DPRD SRAGEN SEGERA MEMBUAT PANSUS POLEMIK LELANG PROYEK, INI KATA KETUA DPRD SRAGEN SUPARNO

TEPIANINDONESIA.COM-SRAGEN-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesatuan Pengawasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) kembali bergerak usut dugaan pengondisian 17 proyek di Sragen. Kali ini mereka mendesak DPRD Sragen segera membentuk panitia khusus (pansus) mengusut dugaan permainan lelang proyek pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPU-PR) Sragen.

Dalam audiensi di gedung DPRD Sragen Kamis 13 Agustus 2020, mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sragen Suparno di ruangan seba guna.
Di hadapan ketua DPRD, KPK-RI menyampaikan surat terbuka terkait keresahan sebagian elemen dan masyarakat soal indikasi permainan lelang proyek di DPU PR Sragen.

“Melalui surat terbuka untuk DPRD dan rakyat ini, kami mendesak DPRD segera membentuk Pansus Makelar Proyek (Makpro). Terutama pada 17 proyek tahun 2018 yang kami indikasikan ada oknum ketua LSM yang menjadi makelar dalam pengadaan barang dan jasa di Sragen,” beber Sekretaris KPK-RI Wagiyanto Wagon.

Pihaknya melihat pengadaan dan jasa telah lepas kontrol dari regulasi. “Dan ini sudah menggurita dan tidak menutup kemungkinan terjadi di dinas lainnya,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pernyataan Kepala DPU-PR Marija bahwa lelang di perubahan 2020 syaratnya akan jauh lebih sulit. Karena ada aturan baru bahwa semua persyaratan harus diverifikasi oleh APIP atau Inspektorat.

Wagon juga mengungkapkan bahwa oknum ketua LSM yang terindikasi menjadi makelar proyek itu juga pernah mengakui diminta membawa mobil doubel cabin milik seorang pengusaha asal luar kota untuk kepentingan bisa menang lelang.

“Kami juga akan menempuh jalur hukum karena bukti-bukti sudah kami pegang. Kami akan terus berjuang bagi sebagian masyarakat Sukowati yang sedang menangis,” tandasnya.

Ketua DPD KPK-RI Sragen Eko Prihyono menegaskan, kedatangannya sebagai wujud komitmen pengusutan tuntas kasus indikasi rekayasa dan makelaran proyek di Sragen. Hal itu juga untuk menepis keresahan masyarakat dan sebagian elemen atas sepakterjang oknum makpro tersebut.

“Pada tanggal 20 Agustus nanti, kami akan datang ke DPRD dengan kawalan 1000 rakyat dan berbagai elemen untuk meminta jawaban desakan ini (Pansus),” ujarnya.

Ditemui usai gelar audensi, Ketua DPRD Sragen Suparno menyampaikan akan mempelajari terlebih dahulu pokok persoalan yang disampaikan mereka.

Untuk desakan membentuk Pansus, hal itu harus melalui beberapa tahapan dan tidak bisa serta merta. Kaitan dengan makelar proyek, pihaknya akan mempelajari surat terbuka yang dilayangkan tadi.

“Soal pembentukan Pansus, kalau Pansus aturan maka harus ditetapkan pada sebuah rapat dan masuk dalam prolegda dulu. Tapi kalau Pansus mengacu pada kesalahan, kesalahan siapa dulu. Kalau bupati, kita punya hak pansus. Kalau dinas, nanti kira beri saran masukan ke bupati karena mereka (dinas) itu orang-orangnya bupati. Ini lho fakta-fakta yang terjadi, orangmu begini-begini agar bisa ditindaklanjuti. Tahapan-tahapannya seperti itu,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala DPU-PR Marija membantah tudingan makelaran proyek lelang dan indikasi adanya pengondisian pada 17 paket Soal nama oknum Ketua LSM berinisial U yang disebut terindikasi pengondisian pemenangan lelang, ia juga menampiknya.

“Kalau ada orang nyebut-nyebut nama saya, saya juga tidak pernah meminta dan tidak minta izin ke saya. Itu di luar saya. Kalau soal rekanan luar banyak yang menang, karena sistem sekarang online dan bebas diakses dari mana saja. Menang atau kalah jangan terus kami dipojokkan. Karena kewenangan lelang ada di LPBJ,” katanya. (reporter: Huriyanto)