PILKADA SRAGEN 2020: Mulai Muncul Gerakan Ajak Coblos Kotak Kosong, Ini Tanggapan Bawaslu dan KPU Sragen

TEPIANINDONESIA.COM-SRAGEN-Pilkada Sragen 2020 cukup dinamis. Kini mulai muncul gerakan mengajak memilih kotak kosong. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sragen menekankan tidak ada kampanye pada kotak kosong. Jika terjadi pelanggaran Bawaslu tidak memiliki hak untuk menindak masyarakat tersebut karena mereka bukan bagian dari peserta pemilu.

Gerakan mencoblos kotak kosong dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sragen mulai marak di Sragen. Gerakan deklarasi coblos kotak kosong di Sragen dilakukan sejumlah warga yang akan membentuk tim yang mengkampanyekan kotak kosong sebagai alternatif pilihan dalam Pilkada Sragen.

Terkait kotak kosong, Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetya menyampaikan, yang berhak melakukan kampanye adalah orang yang didelegasikan pasangan calon untuk berkampanye. Sementara kotak kosong sendiri tidak bisa mendelegasikan siapapun untuk mengkampanyekan kotak kosong. Karena juru kampanye (jurkam) harus didaftarkan ke KPU.

”Kotak kosong tidak bisa karena tidak punya SK yang didaftarkan ke KPU. Soal kegiatan yang berhubungan dengan kotak kosong ada di PKPU. Jika ada orang yang mensosialisasikan pilkada harus berimbang, antara kotak kosong dan paslon. Harus menyebutkan paslon yang ada,” terangnya, Jumat 16 Oktober 2020.

Jika ada deklarasi, harus dilihat berupa kegiatan kampanye atau tidak. Karena tidak mungkin terjadi dari kotak kosong membuat SK ke KPU. ”Bola liar ada di pihak kepolisian soal mengijinkan kegiatan yang berkerumun yang menyampaikan pendapat. Pemberitahuan kegiatan ada di pihak kepolisian,” ujarnya.

Budhi sendiri menegaskan bahwa dari Bawaslu juga akan memantau jika ada kegiatan yang berhubungan dengan kotak kosong. Namun hal tersebut bukan dari ranah bawaslu berdasar SK KPU.

Lantas jika dari masyarakat yang mendukung kotak kosong membuat spanduk ajakan untuk memilih kotak kosong, dia menyampaikan sudah merupakan hal yang tidak diperbolehkan. ”Jika ada spanduk kotak kosong juga bukan dari kita. Mungkin dari pemda terkait aturan pemasangan baliho atau spanduk yang dilarang itu ranahnya pemda,” bebernya.

Sementara Ketua KPU Sragen Minarso juga mengatakan kolom kosong itu secara undang undang telah diakomodir. Bahwa pemilih datang ke TPS mencoblos Paslon maupun kotak kosong boleh dan hukumnya sah.

”Tinggal nanti ukuran dalam satu Kabupaten Sragen setelah dihitung jumlahnya adalah 50 persen + 1 dari suara sah ternyata lebih banyak Bu Yuni-Suroto itu yang dinyatakan terpilih. Tapi kalau terbalik misalnya 50 persen +1 dari suara sah itu lebih banyak kotak kosong maka selama satu periode ke depan bupatinya adalah PLT,” jelasnya.

Sedangkan Panitia pembentukan Tim Pemenangan Kotak Kosong menyampaikan pada Rabu (14/10) pihaknya menyiapkan tim untuk mensosialisasikan kotak kosong. Dia menegaskan kotak kosong tidak melanggar hukum.

”Kita besok bentuk tim sukses kotak kosong. Kami meluruskan anggapan kotak kosong golput. Kami sosialiasi kotak kosong bukan golpot,” terangnya.

Gerakan ini merupakan kritik untuk pemerintahan saat ini. Pihaknya menegaskan tidak mengumpulkan massa dalam pembentukan tim pemenangan kotak kosong. ”Kami sekedar jajan di warung. Nanti tidak kumpulkan massa. Konfirmasi tim sukses sekitar 20-25 orang,” katanya. (reporter: Huriyanto)