Geger, Penyerobotan Dua Tanah Pemkab Sragen Jadi Tanah Hak Milik Pribadi

SRAGEN TEPIANINDONESIA.COM – Beredar kabar penyerobotan tanah aset milik pemda Sragen ke tangan pribadi, pencaplokan tanah milik negara ini terjadi di daerah kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen Kota, Sragen, Jawa Tengah.

Menyikapi hal tersebut, Hariyanto komisi 2 DPRD Sragen memanggil Badan Pengelola Kekayaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terkait dugaan penyerobotan 2 aset tanah Pemkab di Kelurahan Karangtengah yang ditemukan beralih menjadi hal milik pribadi.

Kepala BPKBD Sragen, Dwiyanto dipanggil dan diklarifikasi bersamaan dengan agenda pembahasan RAPBD 2021 di Ruang Rapat Komisi 2 DPRD.

“Iya, BPKPD kita tanya kenapa kok bisa terjadi seperti itu 2 aset lepas seakan akan, informasinya udah lama sekali tahun 70an, sehingga dulu punya pak bayan terus bayannya meninggal, dulu namanya luruk istilahnya ganti jasa orang yang berjasa di pemerintahan itu di desa dulu, tahun 2002 ada pelimpahan terus dari data itu kurang begitu valid,” kata Hariyanto.

Selain itu, legislator asal PKB itu menyampaikan di hadapan Komisi 2, BPKBD menyatakan tegap bersikukuh bahwa 2 aset tanah berupa sawah itu masih tercatat sebagai aset Pemkab Sragen.

“Tiba-tiba bisa balik nama jadi SHM dan tercatat di BPN, juga nggak tahu siapa yang mengajukan. Pas pergantian perangkat desa ke kekurahan itu tidak terlacak siapa yang mengajukan. Tadi BPKPD menyebut bahwa itu masih aset Pemkab. Ini masih dicari bonggol ya di BPN,” bebernya.

Atas kondisi itu, pihaknya meminta agar kasus ini bisa diusut tuntas. Selain mengusut riwayat dan siapa yang terlibat pengajuan dan pengalihan, BPKPD harus memperjuangkan agar 2 aset bernilai miliaran itu bisa kembali menjadi milik Pemkab.

Kepala BPKPD Sragen, Dwiyanto menyampaikan Komisi 2 hanya meminta pendapat dan penjelasan terkait kasus 2 bidang tanah sawah Pemkab yang saat ini berstatus sengketa di Kelurahan Karang Tengah itu.

Ia juga menegaskan, secara administrasi dan aset, dua tanah sawah itu tetap masih jadi aset Pemkab. Hanya saja, saat ini masih diupayakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung agar ke depan langkah yang diambil terkait dua aset itu bisa tepat.

“Sampai sekarang ya itu masih aset Pemkab dan tercatat di inventaris Pemkab. Tapi ini kita baru mengumpulkan dokumen-dokumennya. Ini masih proses. Kita koordinasi terus dengan DPRD,” Ujarnya.

(Huriyanto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *