Aliansi Pemuda Peduli Desa Sragen Temui Legislator, Ada Apa?

TEPIANINDONESIA.COM-SRAGEN-Masyarakat yang mengatasnamanakan Aliansi Pemuda Peduli Desa (APPD) Sragen mendatangi DPRD Sragen, Jawa Tengah, Kamis 10 Februari 2022. Mereka menyampaikan persoalan tanah eks bengkok yang disoal Paguyuban Perangkat Desa (Praja) Sragen berpotensi dugaan tindak pidana korupsi.

Hal ini mengingat persoalan tanah eks bengkok tidak dikelola langsung perangkat desa sejak 2010, melainkan dilelang untuk masyarakat. Kedatangannya ke gedung dewan menanyakan dasar aturan Praja mempertahankan tanah eks bengkok terus dikelola perangkat desa. “Seharusnya tanah eks bengkok dioptimalkan untuk pemerataan ekonomi,” kata Koordinator APPD Sragen Muhammad Yusuf Nur Syarifudin.

Menurut dia, tanah eks bengkok sudah diberlakukan selayaknya aset desa lain sejak 2010. Hal itu berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa Perangkat Desa dan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen.

Juru bicara APPD Sragen Handoko Wahyu menuturkan, ada kerugian negara dan masyarakat jika eks tanah bengkok tidak dijalankan sesuai regulasi. Kebijakan perda, menjual tanah kas desa yang melakukan perangkat desa merupakan kesalahan besar. Karena sesuan Perda Nomor 2 Tahun 2010 sudah tidak ada bengkok, adanya kas desa. “Artinya mekanisme harus melalui tahap lelang,” tandasnya.

Proses lelang tidak dijalankan, bahkan anggota dewan yang pernah menjabat sebagai kepala desa yang mengetahui hal tersebut dinilai melakukan pembiaran. Sesuai perda, tanah eks bengkok harus dikembalikan sebagai sumber pendapatan desa paling lambat November 2010.

”Sejak 2010 regulasi harusnya sudah dikembalikan. Pada 2017 lebih diperjelas lewat Perbup nomor 76 tahun 2017,” bebernya.

Bisa Jadi Bencana Keuangan Negara

Pada tahun 2022, mayoritas desa sudah memasukkan tanah eks bengkok ke sistem keuangan desa (siskeudes) agar tertib administrasi. Namun pelaksanaan lelangnya baru dilakukan 2023 mendatang. Hal ini juga menghadirkan dilema, lantaran ketidakjelasan nilai harga yang dicantumkan.

”Kas desa eks bengkok dimasukkan dengan nilai misalnya Rp 20 juta. Masalahnya nilai tersebut didapat dari mana? Misal ada lelang dengan penawaran tertinggi Rp 20 juta dan ada berita acara, tapi tidak ada lelang jadi sumber nilainya darimana? Ini bisa jadi bencana karena memanipulasi keuangan negara,” terangnya.

Dia menilai sikap praja sejauh ini justru jadi bumerang bagi para perangkat desa. Karena dia menilai ada manipulasi data keuangan negara. ”Justru kalau praja seperti kemarin, artinya bunuh diri. Kalau masih diteruskan. Menurut hemat saya jika ditindaklanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH) bisa menjadi delik aduan,” bebernya.

Pada audiensi tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Sragen Dwi Agus Prasetyo menjelaskan, pelaksanaan semua tanah eks bengkok sudah masuk dalam siskeudes dan masuk dalam APBDes. Sehingga proses pengelolaan mulai lelang.

Lelang harusnya sejak Perbup Nomor 76 Tahun 2017 ditetapkan. Namun baru 2021 disosialisasikan ke semua perangkat desa. Banyak masukan dari perangkat dan kepala desa perlu penyesuaian di lapangan.

”Sewa dan penerimaan diberlakukan setiap tahunnya, tapi biasanya sewa bisa lebih dari 1 tahun, kita lebih fleksibel mulai memasukkan 2022 dari Pemkab Sragen mengimbau untuk mulai memasukkan ke siskeudes agar tertib adminiastrasi,” terangnya.

Saat ini dari 196 desa di Kabupaten Sragen sudah 145 yang sudah input di siskeudes. Sehingga nanti tunjangan dari tanah eks bengkok diserahkan perbulan sesuai hasil lelang.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Sragen Tohar Ahmadi menegaskan, sudah sejak kepemimpinan Untung Wiyono, beralih ke Agus Fatchur Rahman dan sekarang Kusdinar Untung Yuni Sukowati terus mengawal dan mengingatkan.

”Kami setelah kemarin menerima audiensi dari praja dan saat ini dari APPD, sikap kami sudah menyampaikan ke Pemerintah Pabupaten Sragen untuk diambil langkah terbaik,” bebernya.

Pihaknya menyarankan agar didudukkan bersama dan diambil keputusan sesuai regulasi yang berlaku. ”Jika ada penyelewengan kan jadi risiko hukum. Kita sudah sering mengingatkan untuk menindaklanjuti aturan-aturan yang kita buat,” ujarnya. (Huriyanto)

Leave a Reply

Your email address will not be published.